Oleh : Administrator, 324 View

  1. Biaya transport Pulang Pergi (PP) dari tempat tugas ke tujuan dibayarkan tersendiri.
  2. Biaya transport Pulang Pergi (PP) yang melakukan perjalanan dinas dibayar sesuai kenyataan (at cost).
  3. Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas sesuai kenyataan.
  4. Biaya transport Pulang Pergi (PP) yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat / kereta api  yang melebihi satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut dengan dibuktikan harga tiket yang bersangkutan.
  5. Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan dibayar sesuai kenyataan.
  6. Untuk biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel / penginapan yang bersangkutan dengan  ketentuan di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan sesuai fasilitas penginapan.
  7. Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya Penginapan, Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari tarif hotel sesuai fasilitas dan dibayar secara lumpsum.
  8. Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
  9. Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
  10. Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/kursus/bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
    • a. Uang harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan.
    • b. Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) sesuai tingkat pendidikan (apabila menginap dan tidak ditanggung oleh penyelenggara), Dan dibayarkan secara lumsump.
  11. Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil di luar Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Masyarakat
  12. Bagi Pelaksana Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas mendampingi perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah dapat diberikan fasilitas transportasi dan fasilitas penginapan melebihi fasilitas sesuai ketentuan.
  13. Penugasan dalam rangka mengikuti pendidikan di luar tempat kedudukan bagi Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh prosen) dari uang harian.
  14. Diklat / Bintek / Kursus / Workshop lebih dari dua hari diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas sesuai dengan daerah tujuan selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat.
  15. Jarak 5 km Perjalanan dinas dalam daerah dihitung dari tempat kedudukan bekerja.
  16. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan standar biaya sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.